Tindakan Salah Tangkap Kepolisian: Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Kompensasi

Abstract

Penelitian pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk mengeksplorasi dan menjelaskan permasalahan kompensasi korban salah tangkap kepolisian. Penelitian ini didukung dengan data empiris dari berbagai sumber referensi yang relevan diantaranya jurnal penelitian, buku, pemberitaan media, data resmi dari lembaga negara dan regulasi terkait meliputi UUD 1945, UU KUHAP, UU HAM, UU Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Peraturan Kapolri, dan Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan penelitian ini menjelaskan mekanisme pemberian kompensasi, dampak psikologis dan sosial korban salah tangkap dan keluarga, dan analisa HAM terhadap tindakan salah tangkap dan pemenuhan kompensasi. Berbagai dampak yang dialami korban dan keluarga antara lain: kehilangan pekerjaan, luka fisik dan traumatik, tercorengnya nama baik, dan ancaman keberlangsungan hidup keluarga. Prosedur penyelenggaraan kompensasi belum memberikan kemudahan bagi korban beserta keluarga, pentingnya jaminan komitmen Polri untuk segera memberikan kompensasi. Pemenuhan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi finansial, namun juga sebagai langkah rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan korban salah tangkap berhak untuk memperoleh ganti rugi secara materil dari institusi kepolisian. Sebagai saran, terutama kepada para pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan informasi prosedur pembayaran ganti rugi korban salah tangkap kepada masyarakat, serta memasukkan dampak psikologis dan dampak kesejahteraan yang dialami korban dan keluarga di dalam peraturan. Penelitian selanjutnya agar lebih memperdalam permasalahan ini dengan dukungan data dari para korban selaku informan penelitian.