Inklusivitas Dan Keterbukaan Informasi Publik  Dalam Penyelenggaraan Layanan Data Pengaduan Ham

Aurelia Tsania Tsabita; Luluk Sapto Setiyawan; Fitri Nursyahlina Batu Bara

doi:10.58823/jham.v17i1.180

Inklusivitas Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Layanan Data Pengaduan Ham

Aurelia Tsania Tsabita, Luluk Sapto Setiyawan, Fitri Nursyahlina Batu Bara

Abstract

Pemenuhan hak individu atas informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dan kebebasan sipil. Memenuhi hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelenggarakan layanan data dan informasi pengaduan HAM. Namun, penyelenggaraan layanan ini menghadapi sejumlah tantangan seperti fitur kemudahan akses, data khusus tema inklusivitas, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis dan memberikan pemahanan praktik inklusivitas dan keterbukan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan data pengaduan HAM oleh Komnas HAM. Penelitian ini juga mengupas strategi yang diperlukan Komnas HAM dalam peningkatan layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-eksplanatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Fokus utama penelitian mengarah pada keterbukaan informasi dan inklusivitas dalam penyelenggaraan layanan data pengaduan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusivitas dan keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting yang perlu diwujudkan Komnas HAM dalam penyelenggaraan layanan data pengaduan HAM. Inklusivitas layanan diwujudkan melalui kesetaraan akses untuk semua kalangan, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Sementara itu, keterbukaan informasi publik Komnas HAM diselenggarakan dengan tujuan kemudahan akses untuk menjangkau data dan informasi. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan inklusivitas dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan data pengaduan HAM tersebut. Perencanaan kegiatan, pengalokasian anggaran, serta monitoring dan evaluasi yang harus diselenggarakan secara holistik dan integratif oleh Komnas HAM

Keywords

layanan data; inklusivitas; keterbukaan informasi; HAM;

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Buku

Addink, Henk. Good Governance: Concept and Context. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Formasi Disabilitas. Catatan Tahunan Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif (FORMASI DISABILITAS): Inklusi Yang Perlu Akselerasi. n.d.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

Damiani, Lorenzo, Melissa Demartini, Guido Guizzi, Roberto Revetria, and Flavio Tonelli. “Augmented and Virtual Reality Applications in Industrial Systems: A Qualitative Review towards the Industry 4.0 Era,” 51:624–30. Elsevier B.V., 2018. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.388.

Farel Ricky Kareth, “Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” Politeknik STIA LAN Jakarta (2023)

Grimmelikhuijsen, Stephan, Peter John, Albert Meijer, and Ben Worthy. “Do Freedom of Information Laws Increase Transparency of Government? A Replication of a Field Experiment.” Journal of Behavioral Public Administration 2, no. 1 (January 1, 2019). https://doi.org/10.30636/jbpa.12.34.

Hidayat, Syarif. “Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis.” Masyarakat Indonesia 42, no. 2 (2016): 151–65.

Meisar Ashari dan Soekarno B. Pasyah, “Konsep Progresivisme Manajemen Pameran Prodi Pendidikan Seni Rupa UNISMUH Makassar: Analisis Kajian Filsafat Pendidikan John Dewey,” Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain 1, no. 3 (2024): 45-60.

Mersa, Sudarman, Wahyu Widodo, Sigit Setioko, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, and Stisipol Dharma Wacana Metro. “Penerapan Prisip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” n.d.

Mkandawire, Thandike. “‘Good Governance’: The Itinerary of an Idea.” Development in Practice 17, no. 4–5 (August 2007): 679–81. https://doi.org/10.1080/09614520701469997.

Nurrachman, Alif, Rangga Adhyaksa, and Ade Perwira Purba. “Mewujudkan Satu Data Indonesia 2.0 Melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Secara Kolaboratif Dalam Rangka Menghadapi Global Megatrends 2030,” 2021. https://www.researchgate.net/publication/353369210.

Pratt, Bridget. “Inclusion of Marginalized Groups and Communities in Global Health Research Priority-Setting.” Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 14, no. 2 (April 1, 2019): 169–81. https://doi.org/10.1177/1556264619833858.

Purwantoro, Adi Susilo, Zakky Almubaroq, Rudy Sutanto, and Chris Hermawan. “Manajemen Sumber Daya Manusia Pertahanan Di Era Kemajuan Teknologi Militer.” Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 12 (2022): 11.

Qory Nailuvar, Dilya, Khalisha Rami Yamsri, and Raden Roro Naura Aisyah Putri. “Mewujudkan Birokrasi Inklusif Melalui Peningkatan Kesempatan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 6 (2024): 150–62. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura.

Ramadan, Ergi, Intan Nurlatifah, Ismi Ratnasari Shangadah, Sunandie Eko Ginanjar, and Rahmat Santa. "Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Pengajuan DTKS." Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) 4, no. 2 (Februari 2024): 109–15. https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/download/1140/1274/5593.

Setiyawan, Luluk Sapto, dan Aurelia Tsania Tsabita, “SeLIP HAM: Inovasi Layanan Pengaduan Satu Pintu Inklusif untuk Kemudahan Akses Masyarakat.” Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 8.0, No. 1 (2024): 160-166.

Sholiha, Imroatus, and Dewi Casmiwati. “Analisis Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tambaksari Dalam Menerapkan Good Governance,” no. 1 (2024): 1–11. https://doi.org/10.47134/par.v1i4.3076.

Sudrajat, Arip, and Lesmana Andhika. “Empirical Evidence Governance Innovation in Public Service.” Jurnal Bina Praja 13, no. 3 (December 30, 2021): 407–17. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.407-417.

Taufiq, Muhammad, Dwi Arini Nursansiwi, and Rahmad Hidayat. “Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi.” Panrita Abdi 8, no. 1 (2024). http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi.

Tejedo-Romero, Francisca, and Joaquim Filipe Ferraz Esteves Araujo. “Critical Factors Influencing Information Disclosure in Public Organisations.” Humanities and Social Sciences Communications 10, no. 1 (December 1, 2023). https://doi.org/10.1057/s41599-023-01814-8.

Timpal, Erline T V, Agustinus B Pati, and Fanley Pangemanan. “Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.” JURNAL GOVERNANCE 1, no. 2 (n.d.): 2021.

Internet

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Digital Accessibility for Marginalized Communities in Human Rights Services. 2021. Diakses pada 21 November 2024. https://www.ohchr.org.

Open Data Watch. “Open Data Invetory 2022/23 Profile: Indonesia,” 2022.

Schwab, Klaus. “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond,” 2015.

Suarise Indonesia. “Menuju Aksesibilitas Digital Melalui Inklusi Sosial Bagi Disabilitas.” Suarise Indonesia, 2024. https://suarise.com/journal/tantangan-aksesibilitas/gaad/menuju-aksesibilitas-digital-melalui-inklusi-sosial-bagi-disabilitas/.

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. Diakses pada 23 November 2024. https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english.

Dokumen Lainnya

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. “Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 010/KEP/XII/2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/KEP/KIP/XII/2022 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Pubik Pada Badan Publik Tahun 2022,” 2022.

Komnas HAM. “Berita Acara Dan Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pengaduan Masyarakat Biro Dukungan Penegakan Komnas HAM,” 2024.

———. “Cetak Biru Penanganan Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia”, 2024.

———. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Penegakan HAM 2023,” 2023.

———. “Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022,” 2023. https://ppid.komnasham.go.id/.

———. “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, 2021.

Oktorialdi. “Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.” Jakarta, 2021.

DOI: https://doi.org/10.58823/jham.v17i1.180

Refbacks

There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jln. Latuharhary No 4B, Menteng - Jakarta Pusat

Telp.+621 3925230

Username
Password
Remember me