Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri

Abstract

Indonesia, meskipun bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak pengungsi yang berada di wilayahnya. Negara ini menghadapi tantangan sebagai negara transit bagi pengungsi, namun tetap berusaha menjalankan kewajiban internasionalnya, terutama prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal yang berbahaya. Penelitian ini menganalisis peran Indonesia dalam perlindungan pengungsi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada instrumen hukum dan literatur terkait. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa meskipun tidak terikat secara langsung oleh Konvensi Pengungsi, Indonesia memiliki komitmen yang jelas dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pengungsi yang berada di wilayah teritorial Indonesia dengan beragam cara. Komitmen pertama, penghormatan, ditunjukkan antara lain melalui sikap-sikap non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination. Kedua, komitmen perlindungan dapat dilihat dari adanya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Terakhir, Indonesia menunjukkan upaya-upaya untuk memenuhi hak pengungsi melalui kolaborasi dengan komunitas Internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama mereka berada di Indonesia. Penelitian ini mengisi celah penelitian dengan memberikan analisis komprehensif mengenai kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional dan praktik aktualnya dalam perlindungan pengungsi, menunjukkan bahwa meskipun tanpa tanda tangan pada Konvensi 1951, Indonesia tetap berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia pengungsi.