Perlindungan Hak atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau

Abstract

Konsumsi rokok  di Indonesia  terus  mengalami  peningkatan yang  signifikan dari tahun  1995  sampai  dengan 2010.  Peningkatan prevalensi  perokok  dewasa  pada tahun  1995  mencapai  53,4% laki-laki dan 1,7%  perempuan. Selama kurun waktu 15  tahun,   perokok  dewasa  laki-laki meningkat menjadi  65,9% dan  perempuan menjadi  4,2%. Peningkatan konsumsi  rokok  ini merupakan salah  satu  penyebab kematian  meningkat pesat  di dunia  saat  ini.  Indonesia  merupakan negara  ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, setelah Cina dan India, dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia yaitu 36,1% (GATS 2011). Di Indonesia, tingkat produksi rokok  pada  tahun  2010  telah  mencapai  260  miliar batang, dan  di tahun  2011 bahkan telah mencapai 270 miliar batang. Sementara jumlah penduduk di Indonesia adalah berkisar 230 juta jiwa. Dalam data Riskesdas 2010 perokok pasif perempuan sebanyak  62 juta, dan laki-laki sebanyak  30 juta sehingga  terdapat 92 juta perokok pasif di Indonesia. Dan sebanyak 11,4 juta anak usia 0-4 tahun terpapar asap rokok. Sedangkan pada  data  GATS 2011  menunjukkan jumlah  perokok  pasif sebanyak 133,3  juta terpapar asap rokok di rumah.

Dari informasi  di atas,  maka  upaya  pengendalian penggunaan tembakau sangat diperlukan guna menurunkan jumlah perokok dan mencegah masyarakat dari kecanduan kebiasaan  merokok,  sehingga  mereka  terhindar  dari penyakit-penyakit yang  sangat   membahayakan.  Pengendalian tembakau  juga  merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban  negara  dalam  melindungi  kesehatan warga  negara  untuk mendapatkan standar  kesehatan tertinggi yang dapat  dijangkau sebagaimana disebutkan  dalam  Komentar   Umum  No.14  Kovenan  hak  ekonomi,   sosial  dan budaya,  khususnya  mengenai hak atas kesehatan.