Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional

Abstract

Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) atau sebaliknya menegakkan  HAM berbasis hukum  dan  keadilan   merupakan  cita-cita masyarakat demokratis.  Namun  harapan  tersebut  belum  dapat  terwujud  secara penuh  akibat tantangan  secara multi dimensional datang silih berganti. Salah satu persoalan HAM versus keadilan yang kini menjadi polemik besar adalah pidana mati. Isu ini membelah pendapat publik antara pro dan kontra dengan masing-masing argumentasi disandarkan pada dalil yang bersifat rasional dan empiris.

Kubu yang menolak pidana mati, merujuk pada prinsip HAM khususnya hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, dicabut apalagi dirampas oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa sehingga manusia tak dapat mencabut atas nama hukum sekalipun seperti yang tercermin dalam lembaga pidana mati. Melalui gerakan abolisionis, mereka menggalang kekuatan untuk berjuang menghapus  pidana mati  dalam  sistiem hukum  di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sebaliknya kubu yang mendukung pidana mati juga mengacu pada prinsip HAM terutama pada  aspek  kewajiban  asasi yang  melekat  pada  setiap  manusia.  Ketika  seseorang melakukan  kejahatan yang sangat keji dan sadis misalnya maka ia telah melanggar hak asasi orang lain sekaligus melanggar kewajiban asasinya. Jika ia dijatuhi pidana mati oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab yang harus ia tunaikan demi keadilan sebagai bagian penting dari HAM.

Dalam hal ini bukan hanya terpidana yang perlu mendapat  perlindungan HAM tetapi korban dan  keluarganya maupun  masyarakat  secara luas juga memiliki  HAM yang harus ditegakkan  secara adil. Kubu ini juga melakukan  gerakan retensionisme untuk mempertahankan lembaga pidana mati dalam sistem hukum yang berlaku. Menghapus pidana mati menurut mereka berarti membiarkan  terjadinya pelanggaran HAM baru yang lebih serius sekaligus mencabut perasaan keadilan dari akar budaya hukum yang harus dihormati oleh siapapun.