Hak atas Pelindungan Data Pribadi pada Proses Penegakan Hukum Pidana

Abstract

Pelindungan data pribadi merupakan perwujudan dari jaminan terhadap hak atas privasi. Sebagai hak yang telah diakui di dalam konstitusi, negara berkewajiban memenuhi, menghormati, dan melindungi hak atas pelindungan data pribadi tersebut. Pengaturan pelindungan data pribadi sejatinya telah terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun banyaknya peraturan terkait pelindungan data pribadi menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih. Pemerintah bersama DPR RI tengah merumuskan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dalam RUU PDP terdapat cakupan mengenai pengecualian data pribadi yang tersebar di sejumlah bagian, di mana pengecualian dilakukan dengan asas kepentingan umum atau kepentingan yang sah, sehingga pemrosesan data pribadi mungkin untuk dilakukan. Salah satu kepentingan umum dan kepentingan yang sah tersebut adalah kepentingan penegakan hukum pidana. Menimbang pada penegakan hukum di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan kewajiban negara serta besarnya potensi pelanggaran HAM yang terjadi, maka diperlukan segera ketentuan hukum yang mengatur pembatasan dalam konteks pengecualian untuk kepentingan proses penegakan hukum. Penelitian ini berusaha menelaah pengaturan dan praktik pemrosesan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia termasuk memberikan rekomendasi dalam rangka pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan hak atas privasi bagi subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana. Pengaturan irisan antara kepentingan penegakan hukum pidana dengan pelindungan data pribadi yang diatur secara rinci menciptakan suatu kondisi yang seimbang (balance). Sehingga pemrosesan data pribadi dapat memenuhi kepentingan penegakan hukum pidana, namun tidak ada tindak kesewenang-wenangan yang melanggar hak atas privasi subjek data.